Tak Ingin Masuk Daftar Hitam Perbankan, Jangan Sembarangan Pinjamkan Identitas ke Orang Lain

 

Liputan6.com, Jakarta - Industri perbankan dalam mengucurkan kredit atau pembiayaan biasanya akan meneliti rekam jejak dari calon debitur atau calon pengutang. Rekam jejak ini bisa dilihat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Calon debitur yang memiliki rekam jejak bersih alias tidak masuk daftar hitam biasanya akan diproses lebih cepat. Sedangkan calon debitur yang memiliki rekam jejak pernah seret atau masuk daftar hitam alias belum mengembalikan pinjaman biasanya akan sulit untuk mendapat kucuran kredit.

Tak Ingin Masuk Daftar Hitam Perbankan, Jangan Sembarangan Pinjamkan Identitas ke Orang Lain

FOTO: Pengembangan Sistem Digital Perbankan di Tahun 2021
Perbesar
Nasabah beraktivitas di salah satu kantor cabang digital Bank BNI di Jakarta, Rabu (30/12/2020). Nilai transaksi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2020 mencapai USD 44 miliar. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Industri perbankan dalam mengucurkan kredit atau pembiayaan biasanya akan meneliti rekam jejak dari calon debitur atau calon pengutang. Rekam jejak ini bisa dilihat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Calon debitur yang memiliki rekam jejak bersih alias tidak masuk daftar hitam biasanya akan diproses lebih cepat. Sedangkan calon debitur yang memiliki rekam jejak pernah seret atau masuk daftar hitam alias belum mengembalikan pinjaman biasanya akan sulit untuk mendapat kucuran kredit.

"Yang penting tidak tercatat sebagai kreditur macet di SLIK OJK dan tidak masuk dalam daftar hitam nasional," kata Relationship Manager BNI Kantor Cabang Mataram dalam acara Sosialisasi Dukungan Pembiayaan untuk UMKM di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rahmat Ramdhany, Jumat (19/8/2022).

Saat ini, banyak masyarakat yang belum memahami penyebab namanya tercatat sebagai debitur kredit macet atau bahkan daftar hitam nasional. Bahkan ada beberapa calon debitur yang merasa tidak pernah mengambil kredit sebelumnya tetapi masuk daftar hitam. 

Hal tersebut mungkin saja terjadi. Menurut Rahmat, terkadang calon debitur atau calon nasabah meminjamkan identitas ke orang lain. Hal ini dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain untuk mendapatkan mendapatkan kredit.

"Kadang, bapak ibu ini meminjamkan identitasnya diambil saudara atau pihak lainnya untuk kredit atau jenis lainnya," kata dia.

Sayangnya kata dia, peminjam identitas tersebut tidak tertib saat membayar angsuran atau kredit. Hal ini yang membuat pemilik identitas tersebut ketika mengajukan pinjaman ke bank seringnya ditolak.

"Ini yang membuat bapak-ibu tercatat sebagai debitur macet," kata Rahmat.

Untuk itu, dia meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati ketika meminjamkan identitasnya kepada orang lain. Sebab akan mempersulit proses pinjaman ke bank jika sudah tercatat sebagai kreditur macet atau masuk dalam daftar hitam.

"Ini yang harus hati-hati," pungkasnya.

 Sumber: https://www.liputan6.com/bisnis/read/5046319/tak-ingin-masuk-daftar-hitam-perbankan-jangan-sembarangan-pinjamkan-identitas-ke-orang-lain

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

KB Bukopin Jadi Bank Swasta Pertama Terbitkan Obligasi Sosial di Indonesia

Image
  Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 memengaruhi perekonomian Indonesia. Penurunan ekonomi terjadi di perusahaan formal, non-formal bahkan UMKM. Hal ini disebabkan oleh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sehingga perekonomian tidak bisa berjalan seperti sebelumnya. Pasca pandemi mulai mereda, akhirnya perekonomian mulai perlahan meninggalkan kontraksi. Berbagai macam cara dilakukan baik pemerintah maupun sektor swasta untuk menaikan pergerakan ekonomi salah satunya melalui penerbitan obligasi sosial yang dilakukan oleh sektor bank swasta KB Bukopin. Dana obligasi sosial tersebut adalah dana pinjaman dari IFC ( International Finance Corporation ), salah satu instansi yang terafiliasi  World Bank . Dikutip dari situs IDX, Obligasi adalah salah satu Efek yang tercatat di Bursa di samping Efek lainnya seperti Saham, Sukuk, Efek Beragun Aset maupun Dana Investasi Real Estat. Obligasi sosial dapat digunakan untuk membiayai baik keperluan publik maupun swasta unt...
Read more

KB Bukopin Teken MoU Manfaat Pensiun PT Industri Kapal Indonesia

Image
  Salah satu produk unggulan bank KB Bukopin adalah simpanan tabungan Siaga Pensiunan. Produk ini merupakan produk simpanan yang diperuntukan sebagai media penerimaan pembayaran manfaat asuransi dan manfaat pension kepada PNS, TNI/ Polri, BUMN dan Kementerian. Kali ini, KB Bukopin secara resmi sepakat bekerja sama dengan PT Industri Kapal Indonesia dalam pengelolaan pelayanan manfaat pension (12/8).   PT Industri Kapal Indonesia (Persero) adalah perusahaan galangan kapal milik Pemerintah Indonesia yang berkantor pusat di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah telah memutuskan bahwa PT Industri Kapal Indonesia (Persero) sebagai Pusat Industri Maritim bagi Indonesia timur terutama untuk Kapal Perikanan, Kapal Penumpang, Ferry (RoRo), Cargo dan setiap industri proyek industri terkait.  Perjanjian kerjasama antara KB Bukopin dan PT Industri Kapal Indonesia dilakukan di Kantor Pusat PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) di Makassar, Sulawesi Selatan. Kerjasama diresmikan...
Read more

KB Kookmin Akan Suntikkan Modal untuk Mendukung Right Issue KB Bukopin

Image
  Jakarta, 26 Oktober 2022 – Seiring dengan semakin positifnya tren pengembangan bisnis Bank KB Bukopin (“KB Bukopin”), Majority Shareholder KB Kookmin Bank (“KB Kookmin”) kembali memberikan dukungannya kepada KB Bukopin. Dalam waktu dekat KB Kookmin akan melakukan penguatan modal inti KB Bukopin melalui skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau dikenal dengan right issue melalui Penawaran Umum Terbatas VII (“PUT VII”). Hal ini sesuai dengan keterbukaan informasi yang disampaikan KB Bukopin kepada OJK Pasar Modal pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022. KB Bukopin merencanakan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar) saham kelas B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham. Jumlah saham yang akan diterbitkan tersebut bergantung pada keperluan dana KB Bukopin dan harga dari pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VII. Direktur Keuangan KB Bukopin Seng Hyup Shin menyampaikan bahwa “Rencana Penambahan Modal hasil PUT VII akan m...
Read more